masukkan script iklan disini
Ketum DPP WJMB Irwansyah P. Lubis Angkat Bicara Soal Hibah Rp96 Miliar di Tengah Defisit Pemprovsu
Medan, – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Wartawan Jurnalis Medan Bersatu (DPP WJMB), Irwansyah P. Lubis, turut angkat bicara mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang mengalokasikan hibah sebesar Rp96 miliar untuk pembangunan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), meskipun daerah sedang mengalami defisit anggaran sebesar Rp1,5 triliun.
Irwansyah menilai kebijakan ini tidak mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas, terutama ketika utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada 33 kabupaten/kota masih mencapai Rp1,3 triliun dan kewajiban kepada mitra proyek multiyears pembangunan infrastruktur jalan serta jembatan sebesar Rp900 miliar belum terselesaikan.
“Pemerintah harus lebih transparan dan memiliki skala prioritas yang jelas dalam pengelolaan anggaran. Bagaimana mungkin di tengah defisit yang begitu besar, ada alokasi hibah sebesar itu untuk pembangunan kantor, sementara banyak kebutuhan publik yang lebih mendesak masih belum terpenuhi?” ujar Irwansyah dalam keterangannya kepada media.
Ia juga menegaskan bahwa langkah Pemprovsu ini dapat menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat dan memicu ketidakpercayaan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Kita bukan menolak pembangunan kantor Kejatisu, tapi kita mempertanyakan urgensinya di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang defisit. Apakah tidak ada kebutuhan lain yang lebih mendesak untuk masyarakat?” tambahnya.
Lebih lanjut, Irwansyah meminta agar Pemprovsu segera memberikan klarifikasi terbuka terkait kebijakan ini serta memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.
“Kami dari DPP WJMB meminta agar Pemprovsu tidak hanya fokus pada kepentingan birokrasi, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Setiap kebijakan anggaran harus berpihak kepada rakyat,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemprovsu terkait polemik ini.(Tim)
